Beranda DAERAH KPK diharap Ikut Mengawal Rencana Pinjaman Daerah Pemkab Batu Bara sebesar Rp...

KPK diharap Ikut Mengawal Rencana Pinjaman Daerah Pemkab Batu Bara sebesar Rp 220 Milyar

118
0

beritasore.id – Batu Bara – Bupati batu bara, ” Ir. H. Zahir, M.Ap untuk mempercepat pembangunan manfaatkan pinjaman daerah sebesar Rp 220 Milyar dari PT SMI, namun pinjaman tersebut, tanpa perencanaan yang matang, bahkan tidak melibatkan pihak dinas kesehatan dan direktur RSUD batu bara.

Menurut, ketua DPD PKS, Ahmat Muktas mengatakan Pada prinsipnya alasan bupati untuk percepatan pembangunan tidak ada alasan DPRD batu bara tidak mendukung, karena semua itu berpihak kemasyarakat. yang dialami atau yang dirasakan oleh sebagian para anggota dewan

Dia akuinya, tidak pernah ada sosialisasi tentang rencana peminjaman dan tidak pernah dilakukan, kita hanya mendapat informasi setelah pembahasan KUA-PPAS tiba-tiba ada anggaran disitu dengan nilai sebesar Rp 220 Milyar.

Nah pertanyaannya? Kenapa tidak ada transparansi dengan anggaran 220 Milyar, sebab anggaran ini jumlah yang tidak sedikit lho, pinjaman ini kesiapa?bangunan untuk apa? dan cara pengembalianya bagaimana?

Kalau penggunaan untung ini atau penyampaian tidak efesien, pinjaman ini dalam jangka 5 tahun jangan sampai meninggalkan beban, yang dirugikan ya masyarakat, jangan sampai beban ini memanfaatkan segelintir orang untuk kepentingan.

Tambahnya Dewan termasuk ikut bertanggungjawab, jika pinjaman ini tidak sesuai diperuntukan.

Sebagaiamana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 65 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Pasal 3O2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pinjaman Daerah sesuai Pasal 5 ayat (21) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; harus diketahui masyarakat.

Dalam pandangan PKS belum, kalaupun tidak langsung kemasyarakat. DPRD saja tidak pernah diajak duduk bareng, perencanan bupati untuk membangun ini. Selama supres satu kerja besar tetap
dari diawal tidak mendukung dan tidak sepakat.

Terpisah mantan Ketua MPC Pemuda Pancasila (PP) 2 periode kab. Batu Bara sekaligus tokoh GEMKARA divisi Jakarta, Yakat Ali Khoiron SE, mengatakan bahwa seharusnya dana sebesar Rp. 93,2 Milyar yang bersumber dari alokasi dana pinjaman LKBB sebesar Rp. 220 Milyar, tidak dipergunakan untuk perehaban RSUD Batu Bara melainkan seharusnya ntuk relokasi atau pembangunan RSUD yang baru.

“Logika matematis-nya dimana, coba bagikan. Dana pinjaman LKBB dari PT. SMI itu kan Rp. 220 Milyar, terus akan dialokasikan untuk Rehab RSUD senilai Rp. 93,2 Milyar, maka sisanya adalah tinggal sebesar Rp. 126, 8 Milyar. Sementara uang yang dibutuhkan untuk melaksanakan objek yang diprioritaskan atau yang menjadi prioritas utama yaitu ‘Pembangunan Infrastruktur’ di 12 titik adalah sebanyak Rp. 171 Milyar.

Jadi dari mana lagi mau diambil kekurangan uang yang seyogyanya akan digunakan untuk ‘Pembangunan infrastruktur’ tersebut”, tanya-nya dengan volume sedikit lebih kuat.

“Jadi kita bisa melihat bahwa sejak diawal perencana saja sudah terkesan akal-akalan, makanya DPRD Batu Bara harus lebih mencermati saol ini kalau memang tidak mau dituding terlibat dan ada apa-apanyaa. Upaya untuk mempercepat pembangunan itu boleh-boleh saja, tapi janganlah berusaha untuk mengambil keuntungan sepihak. Dan saya berharap kita bisa megawal dan mengawasi terkait ini semua, bila perlu undang balik saja KPK RI ke Batu Bara”, pintanya secara tegas.

Di lokasi terpisah, Tokoh Pemuda & Masyarakat yaitu Elfi Haris, Putra Asli Batubara yang menjabat Kanwil Bea Cukai Banten Mengatakan baiknya Rencana Pemkab Kabupaten BATUBARA untuk mengajukan Pinjaman Daerah Ke PT. SMI perlu dibuat kajiannya dan mekanisme regulasinya.

” Saran Saya agar Tidak terburu-buru dan melakukan pengkajian yang terencana. Komunikasi Antara eksekutif dan legislatif terkait pinjaman tersebut harus sesuai mekanisme regulasi yang telah diatur pada PP 56 tahun 2018, karena nanti yang akan dibebankan tetaplah masyarakat Batubara. jika ada salah satu syarat pada regulasi yang tidak dijalankan maka kebijakan Pemkab Kabupaten Batubara batal demi hukum”, tegasnya. (AD)

Leave a Reply