Beranda BREAKINGNEWS Izin Tambang Batubara dibuka, Ekosystem Gajah Sumatera Terancam

Izin Tambang Batubara dibuka, Ekosystem Gajah Sumatera Terancam

355
0

beritasore.id,- Kawasan Hutan Marga Seblat yang mencakup diantara perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko adalah suatu ekosystem habitat gajah Sumatera (Elephas maximus Sumatranus) yang tersisa di wilayah Provinsi Bengkulu.

Penyusutan Kawasan hutan ini akan mengancam habitat gajah tersebut jika adanya upaya penyempitan wilayah dengan dikeluarkannya izin pertambangan disekitar bahkan termasuk dalam kawasan tersebut.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu-Lampung bersama tim Mitigasi Konflik Manusia-Gajah (MKMG) pada 2004-2009 telah melakukan survey atas estimasi populasi kelompok gajah Air Ipuh-Air Teramang berjumlah 47 ekor.

Salah satunya tempat yang dijaga adalah kawasan Hutan Produksi fungsi khusus Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat-HPT Lebong Kandis yang populasinya mencapai 60-100 ekor.

Pada 2017 berdasarkan data BKSDA Bengkulu-Lampung estimasi populasi kelompok gajah Hutan Produksi (HP) Air Rami-HPT Lebong Kandis pada 2017 sebanyak 37 ekor.

Adanya dengan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) batu bara PT Inmas Abadi dari pihak terkait di bentang Seblat akan berdampak Gangguan terhadap habitat dan ruang hidup yang semakin menyempit terus melanggengkan konflik antara manusia dan gajah yang hingga kini belum tertangani dengan baik.

Berdasarkan penelusuran tim, IUP PT Inmas Abadi telah berkali-kali terbit di sekitar lokasi HPT Lebong Kandis dan TWA Seblat dimulai pada 1996 dan terbaru terbit pada 2017 berdasarkan Keputusan Gubernur Bengkulu nomor I.315. Dinas ESDM tahun 2017 tentang IUP operasi produksi di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara seluas 4.051.

Berdasarkan analisis Genesis Bengkulu, 735 ha konsesi masuk dalam TWA Seblat, 1915 ha dalam HPT Lebong Kandis Register 69 dan seluas 540 ha masuk dalam hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Untuk mendapatkan wilayah TWA Seblat di mana di dalamnya terdapat Pusat Latihan Gajah (PLG) Seblat, PT Inmas Abadi telah bersurat ke Menteri LHK meminta pelepasan kawasan tersebut untuk pertambangan.

Atas kondisi ini, telah terbentuk kelompok masyarakat sipil yang bergabung dalam Koalisi Penyelamat Bentang Seblat Bengkulu menilai penerbitan IUP operasi produksi tambang batubara yang ditandatangani Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah pada Oktober 2017 adalah ancaman utama bagi masa depan gajah Sumatera.

“Dengan pendekatan regulasi, apapun alasannya pemberian IUP bagi PT Inmas Abadi adalah suatu kesalahan, karena tidak mempunyai basis argumentasi yang kuat,” kata Ketua Kanopi Bengkulu, Ali Akbar.

Ditambahkannya, tidak sebanding antara pendapatan yang dihasilkan oleh pertambangan batubara yang hanya akan menguntungkan segelintir orang dengan beban ekologis yang akan diterima rakyat. Termasuk hilangnya ruang hidup kawanan gajah.

Menurut Ali, ancaman krisis air bersih juga akan menghantui masyarakat Kecamatan Putri Hijau dan Marga Sakti Seblat yang selama ini menggantungkan akses air dari Sungai Seblat.

“Hingga kini warga masih memanfaatkan air bersih dari Sungai Seblat seperti penduduk Desa Suka Baru, Desa Suka Maju, Desa Suka Merindu, Desa Suka Medan, Desa Suka Negara, Desa Karya Jaya, Desa Talang Arah, dan Desa Pasar Seblat,” terangnya.

Sementara Direktur Walhi Bengkulu, Beni Ardiansyah menilai rencana tambang batu bara milik PT Inmas Abadi di TWA Seblat yang menghendaki pelepasan kawasan hutan TWA Seblat sangat bertentangan dengan prinsip jaminan kepastian hukum terhadap status kawasan hutan (the principles of legal certainty over the status of forest areas).

“Kawasan hutan yang telah ditetapkan status hukumnya sebagai kawasan dengan fungsi utamanya konservasi tetap harus dipertahankan karena dengan status hukum yang pasti akan menjadi instrumen utama dalam proses perlindungan dan pelestrian suatu kawasan hutan,” ucap Beni.

Sedangkan Direktur Genesis Bengkulu, Uli Artha Siagian menilai pelepasan hutan terutama untuk pertambangan akan menghancurkan jasa layanan kawasan itu sebagai penyangga kehidupan.

Uli mengungkapkan, pemerintah lebih mengutamakan keberlangsungan pertambangan dari pada keselamatan ekologis termasuk menabrak peraturan yang ada.

Hal ini ditandai dengan di keluarkannya izin usaha pertambangan operasi produksi untuk PT Inmas Abadi dengan status “Clean and Clear”.

“Padahal wilayah ini masih berstatus kawasan hutan konservasi. Kami juga sudah mengirimkan dua kali surat permintaan data IUP dan dokumen AMDAL PT Inmas kepada ESDM, tetapi hingga kini kami tidak menerima satu balasan pun, ini tanda tanya besar,” ungkapnya.

Atas dasar kondisi tersebut, Koalisi Penyelamat Bentang Seblat Bengkulu meminta:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya untuk mempertahankan kawasan hutan Bentang Seblat menjadi rumah bagi satwa kharismatik Gajah Sumatera di wilayah Bengkulu dan menolak seluruh permintaan PT Inmas Abadi untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan.

2. Plt Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Inmas Abadi dan melakukan moratorium pemberian IUP pertambangan di Provinsi Bengkulu.

3. Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membuka dokumen IUP operasi produksi PT Inmas Abadi

4. Kementerian ESDM untuk mencabut status CnC PT Inmas Abadi

Adapun beberapa lembaga yang tergabung dalam Koalisi Penyelamat Bentang Sebelah yakni, Kanopi Bengkulu, Walhi Bengkulu, Genesis, Ulayat, Alesha Wisata, KPPL Bengkulu, Komunitas Mangrove Bengkulu, Rafflesia Motions Productions, Elephant Care Community (ECC) Seblat, Rekam Nusantara, dan Forum Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Bengkulu. (CW2)

Leave a Reply