Beranda BREAKINGNEWS HIPO : Melindungi Produk UKM, Ubah Batas Nilai Barang Impor kena pajak...

HIPO : Melindungi Produk UKM, Ubah Batas Nilai Barang Impor kena pajak mulai $10

876
0

beritasore.id,- Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan telah melakukan pengenaan pajak impor dengan ketentuan batas nilai impor kena pajak melalui PMK  No.112/PMK.04/2018 tentang Ketentuan impor barang kiriman.

Dengan menurunkan nilai pembebasan (de minimis value) bea masuk dan PDRI barang kiriman USD100 menjadi USD75. Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 10 Oktober 2018 ini dirasa perlu dilakukan perubahan.

Desakan untuk perubahan PMK batas nilai kena pajak ini diajukan oleh salah satu Dewan Pembina HIPO Internasional dengan mempertimbangkan adanya langkah konkrit dalam usaha mendukung produk UKM dalam negeri.

“Jika mau mendorong masyarakat kita membeli produk UKM dalam negeri dan sekaligus tumbuhnya usaha produksi negara sendiri maka sudah pantas pemerintah memberlakukan nilai barang impor kena pajak USD10 perorang per transaksi” ujar Anggota Dewan Pembina HIPO Usin Abdisyah Putra Sembiring,SH .

Menurut Usin, Pemberlakuan ini juga dalam import barang melalui jual beli online, marketplace dan e-Commerce bisa diberlakukan saat barang impor sampai dibandara.

“Saat ini banyak perusahaan dan komunitas online atau offline yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri diduga mengakali transaksi kiriman pesanan dibawah USD75 perorang untuk menghindari barangnya kena pajak” ujarnya

“jadi ketentuan batas transaksi juga harus diubah dari total transaksi menjadi per satu transaksi ekuivalen USS10 yang harus dibayar kepada negara sebelum barang kiriman dikeluarkan dari Bandara, bisa dibayarkan lebih dulu oleh jasa kurir, dengan begitu tidak ada usaha pembobolan pajak impor oleh perusahaan ataupun komunitas” jelas Anggota HIPO yang terpilih menjadi anggota DPRD Propinsi Bengkulu dalam Pemilu 2019 kemarin.

Desakan ini juga berdampak pada dukungan pemerintah pada program peningkatan produksi dalam negeri dan mendorong agar masyarakat bisa mencintai dan menggunakan produksi dalam negeri.

“Jadi mau sebagus apapun pemerintah mendukung UKM dan Produk Dalam Negeri, atau sebagus apapun produk dalam negeri, kalo masih saja memberikan karpet merah serta kelonggaran ketentuan pajak impor pada Produk luar negeri, sama saja kita masih mempertahankan Indonesia sebagai lobang sampah bagi pasar global” tambah Usin Abdisyah Putra Sembiring,SH.

“Disisi lain kami juga meminta kebijakan pemerintah pada cutting value untuk ekspor barang atau produksi UKM, agar produk UKM dalam negeri bisa dipasarkan keluar negeri baik melalui perusahaan offline/online maupun ormas/komunitas seperti HIPO Internasional” tutup Usin.

Untuk diketahui, HIPO Internasional dalam salah satu program aksinya adalah mendorong UKM di negeri dapat tumbuh dan berkembang memasarkan produknya ke luar negeri melalui Marketplace ataupun e-commerce. (JLO)

Leave a Reply