Beranda BREAKINGNEWS Gawat..!! Pemkab Batubara Ajukan Pinjaman Daerah Rp.220 Miliyar

Gawat..!! Pemkab Batubara Ajukan Pinjaman Daerah Rp.220 Miliyar

257
0

beritasore.id, Batubara, Ditengah gonjang-ganjing hutang Negara Indonesia yang kian menggunung berdasarkan laporan Kementrian Keuangan Republik Indonesia ( CNN Indonesia ) mencatat bahwa hutang Negara Indonesia mencapai Rp.4.528,45 triliun, kendati demikian, Kabupaten Batubara akan meniru hal tersebut pasalnya dengan mengajukan Pinjaman Rp.220 Miliyar terlampir di KUA-PPAS Tahun 2020.

Pada Rapat Paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Batubara dan Penyampaian Ranperda Non Prolegda Tahun 2019 dan Propemperda Tahun 2020 Serta Laporan Pansus II Tentang Ranperda RT/RW Senin 09 September 2019 di Ruangan Paripurna DPRD Jln.Perintis Kemerdekaan No.164 Limapuluh, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Sidang Paripurna Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Batubara Senin 09 September 2019 Komisi III Fraksi Golkar Rizky Aryetta saat membacakan naskah pokok-pokok pikiran Rapat Paripurna tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten Batubara melampirkan pinjaman Daerah sebesar Rp.220 Miliyar di dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2020.

Komisi III Secara Tegas Menolak PINJAMAN Rp.220 Miliyar, alasannya pinjaman tersebut akan digunakan untuk proyek pembangunan fisik tanpa kajian dan rincian perencanaan yang jelas.

Dalil yang disampaikan Komisi III dengan tidak setujunya akan pinjaman Rp.220 Miliyar tersebut ialah Salah satu penggunaan pinjamanya adalah untuk Rehap dan Perencanaan Pengembangan Pembangunan RSUD itupun baru diketahui saat pembahasan.

Ketika pada saat pembahasan adanya Anggaran Rehap RSUD dan Rencana Pengembangan Pembangunan Gedung RSUD berjumlah Rp.93,2 Miliyar yang merupakan bagian pinjaman Daerah Rp.220 Miliyar dalam buku KUA-PPAS dicantumkan sebagai penerimaan dengan pinjaman Daerah dengan bunga Rp.11,3 Miliyar per Tahun, bagi Komisi III hal ini cukup mengejutkan dikarenakan dalam buku KUA-PPAS tidak pernah dicantumkan keterangan penggunaan pinjamannya.

Untuk diketahui bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.56 Tahun 2018 bahwa “Pinjaman Daerah Harus di Cantumkan Dalam Penerimaan Daerah Dan Penggunaanya Wajib di Cantumkan Pada Lampiran KUA-PPAS”.

Pada pembahasan antara Komisi III dengan Dinas Kesehatan tidak ada penjelasan yang rinci dan detail mengenai perencanaan rehap gedung dan untuk apa saja dana sebesar Rp.93,2 M tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Dirut RSUD tidak memahami untuk apa saja anggaran tersebut dipergunakan.

Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Kesehatan dan Plt Dirut RSUD bahwa mereka tidak dilibatkan dalam penetapan anggaran tersebut.

Komisi III pun melihat bahwa tidak ada urgensi yang mendesak berkaitan dengan rehap dan perencanaan pengembangan pembangunan gedung RSUD yang akan menelan biaya Rp.93,2 M terhadap Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Batubara di KUA-PPAS Tahun 2020.

Secara Terpisah, senada dengan Komisi III, Pandangan Fraksi Golkar Rizky Aryetta ketika dikonfirmasi awak media yang tergabung di Ikatan Jurnalis Batubara ( IJAB ) saat kunjungan kerjanya di Kota Medan menjelaskan, sebelumnya, Selasa 03 September 2019, pada Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Nota KUA-PPAS R.APBD Tahun 2020 terkait pinjaman daerah Rp.220 Miliyar itu Fraksi Partai Golkar secara eksplisit juga MENOLAK atas pinjaman tersebut sebab akan membebani anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Batubara nantinya”kata Aryetta di salah satu Rumah Makan bilangan Ringroad Kota Medan Rabu (11/09/2019). (JI)

Leave a Reply